Oleh: Reviandi
Ada satu kalimat penting yang disampaikan Donny Oskaria dalam rangkaian kegiatan pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat di Stasiun Kayutanam, Padang Pariaman, Selasa, 27 Oktober 2026. Kalimat itu bukan sekadar menjelaskan arah kebijakan pemerintah, melainkan menawarkan cara pandang untuk memahami pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Bapak Presiden Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia betul-betul tumbuh secara fundamental. Kita tidak ingin lagi pertumbuhan ekonomi itu dinikmati oleh segelintir orang saja.”
Pernyataan tersebut mengandung dua gagasan besar. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Kedua, hasil pertumbuhan itu tidak boleh berhenti pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam konteks pembangunan nasional, dua gagasan ini penting. Sebab, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan yang dicapai. Pertanyaan yang tidak kalah mendasar adalah bagaimana pertumbuhan itu dihasilkan, sektor apa yang menjadi penopangnya, dan siapa yang menikmati manfaatnya.
Di sinilah menariknya membaca agenda Presiden Prabowo dari kacamata Donny Oskaria, Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara.
Bagi Donny, sebagaimana tercermin dalam pernyataannya tentang pertumbuhan fundamental, pembangunan harus memiliki basis ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Pertumbuhan tidak semestinya hanya menghasilkan angka statistik yang menggembirakan, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk hidup lebih baik.
Pandangan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sejumlah program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, akses pendidikan, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur. Tiga program yang relevan untuk dibahas dalam kerangka ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan pembangunan kampung atau desa nelayan.
Ketiganya memiliki sasaran yang berbeda. Namun, apabila dilaksanakan secara tepat, ketiganya dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan yang lebih besar: memperkuat kualitas manusia, memperluas kesempatan ekonomi, dan membangun fondasi kesejahteraan yang lebih merata.
MBG
Program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kegiatan membagikan makanan kepada anak-anak sekolah. Dalam perspektif pembangunan, pemenuhan gizi merupakan bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
Pertumbuhan ekonomi yang fundamental membutuhkan manusia yang sehat, produktif, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya. Tanpa fondasi tersebut, pembangunan akan menghadapi keterbatasan dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas dan meningkatkan produktivitas nasional.
Karena itu, MBG memiliki dimensi yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Program ini berkaitan dengan upaya membangun generasi yang memiliki kesempatan tumbuh dan belajar secara lebih baik.
Namun, kita juga harus melihatnya secara realistis. Keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan atau banyaknya penerima manfaat. Kualitas pangan, keamanan makanan, ketepatan sasaran, pengawasan anggaran, dan dampak terhadap pemenuhan gizi harus menjadi ukuran penting.
Di sisi lain, program ini memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola. Kebutuhan bahan pangan dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Jika pengadaan dilakukan secara transparan dan melibatkan produsen daerah secara efektif, manfaat program berpeluang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Dengan demikian, terdapat dua tujuan yang perlu berjalan beriringan: meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi produktif.
Inilah salah satu cara memahami pertumbuhan fundamental. Negara tidak hanya membelanjakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga berupaya membangun kapasitas manusia dan ekonomi untuk masa depan.
Sekolah Rakyat
Program kedua yang relevan dibaca dalam kerangka pembangunan fundamental adalah Sekolah Rakyat.
Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting untuk memperluas kesempatan ekonomi. Seseorang yang memperoleh pendidikan berkualitas memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan, memasuki dunia kerja, dan meningkatkan taraf hidupnya.
Namun, kesempatan pendidikan tidak selalu terbagi secara merata. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar hingga persoalan ekonomi keluarga yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan.
Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar. Tujuannya bukan hanya memastikan anak-anak dapat bersekolah, tetapi juga membuka jalan agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki masa depan.
Dari sudut pandang ekonomi, pendidikan berkaitan erat dengan produktivitas. Perekonomian yang bertumpu pada tenaga kerja dengan keterampilan rendah akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan bersaing dalam perubahan teknologi. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang baik dapat menjadi modal untuk membangun kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Tetapi, sekali lagi, program pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas atau penambahan peserta didik. Mutu guru, kurikulum, lingkungan belajar, pembinaan karakter, dan hasil pembelajaran harus menjadi perhatian utama.
Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana peserta didik memperoleh kompetensi dan kesempatan yang lebih baik.
Jika MBG berhubungan dengan fondasi kesehatan dan gizi, Sekolah Rakyat berhubungan dengan fondasi pengetahuan dan keterampilan. Keduanya memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi jangka panjang membutuhkan investasi pada manusia, bukan hanya pada aset fisik.
Kampung nelayan
Program ketiga yang patut ditempatkan dalam pembahasan pemerataan adalah pembangunan kampung atau desa nelayan.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi kelautan yang besar. Namun, kekayaan sumber daya laut tidak otomatis membuat seluruh masyarakat pesisir hidup sejahtera. Nelayan masih menghadapi persoalan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, biaya operasional, permodalan, dan nilai jual produk yang dapat berubah-ubah.
Karena itu, pembangunan kampung nelayan perlu dipahami lebih luas daripada pembangunan kawasan fisik. Program tersebut harus mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir melalui fasilitas yang sesuai kebutuhan, penguatan usaha pengolahan hasil laut, akses pasar, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Jika pembangunan dilakukan secara terintegrasi, nelayan berpeluang memperoleh manfaat yang lebih baik dari hasil kerjanya. Pelaku usaha pengolahan dapat berkembang, kesempatan kerja bisa terbuka, dan aktivitas ekonomi lokal berpotensi menjadi lebih kuat.
Di sinilah gagasan pertumbuhan yang tidak hanya dinikmati segelintir orang menemukan relevansinya.
Pertumbuhan ekonomi yang merata bukan berarti seluruh masyarakat memperoleh pendapatan yang sama. Maknanya adalah semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap kesempatan produktif, layanan dasar, pasar, dan sumber daya yang memungkinkan mereka meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu ruang untuk menguji gagasan tersebut. Apakah fasilitas yang dibangun benar-benar membantu nelayan? Apakah akses pasar membaik? Apakah pendapatan dan kesempatan usaha masyarakat meningkat?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi bagian dari evaluasi program. Sebab, keberhasilan pembangunan pada akhirnya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata oleh bangunan yang terlihat.
Pertumbuhan yang fundamental
MBG, Sekolah Rakyat, dan pembangunan kampung nelayan memperlihatkan tiga dimensi pembangunan yang saling berkaitan: kualitas manusia, kesempatan pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ketiganya tidak dapat berdiri sendiri. Pemenuhan gizi membutuhkan sistem pangan yang baik. Pendidikan membutuhkan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung. Penguatan ekonomi masyarakat memerlukan keterampilan, infrastruktur, akses pembiayaan, dan pasar.
Karena itu, program-program tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih luas, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap program dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Anggaran harus digunakan secara efisien, sasaran penerima manfaat harus jelas, dan hasilnya perlu diukur secara terbuka.
Pemerataan juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai penyaluran bantuan. Masyarakat perlu memperoleh kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi harus saling menguatkan. Kebijakan sosial membantu membangun fondasi manusia, sementara kegiatan ekonomi produktif menciptakan peluang agar fondasi itu berkembang menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.
Di sinilah makna penting istilah fundamental dalam pernyataan Donny Oskaria. Yang dipersoalkan bukan sekadar pertumbuhan, melainkan fondasi yang menopangnya dan distribusi manfaat yang dihasilkannya.
Pemikiran tentang pertumbuhan fundamental itu juga relevan dengan momentum pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat di Kayutanam.
Jika MBG dan Sekolah Rakyat berhubungan dengan pembangunan manusia, sedangkan kampung nelayan berhubungan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, reaktivasi kereta api menghadirkan dimensi lain: konektivitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi Sumatera Barat, transportasi kereta api memiliki sejarah panjang dalam pergerakan manusia dan barang. Mengaktifkan kembali jalur yang tidak beroperasi membuka pembicaraan tentang bagaimana infrastruktur dapat mendukung mobilitas masyarakat, distribusi komoditas, pariwisata, dan hubungan ekonomi antardaerah.
Potensi tersebut penting bagi daerah yang memiliki kegiatan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan berbagai usaha lokal. Konektivitas yang baik dapat membantu mengurangi hambatan distribusi dan memperluas akses terhadap pasar.
Namun, manfaat ekonomi tidak datang secara otomatis setelah jalur diaktifkan. Perencanaan angkutan, keselamatan, integrasi dengan moda transportasi lain, kebutuhan pengguna, serta keberlanjutan biaya operasional harus diperhitungkan dengan cermat.
Reaktivasi harus menghasilkan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki dasar ekonomi yang masuk akal.
Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur dan program sosial memiliki hubungan yang saling melengkapi. Masyarakat membutuhkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, tetapi juga membutuhkan akses transportasi dan kesempatan ekonomi agar dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.
Daerah tidak cukup hanya memiliki potensi. Potensi itu harus terhubung dengan kegiatan produktif dan pasar agar dapat menghasilkan nilai tambah.
Karena itu, momentum Kayutanam memberikan konteks yang konkret untuk membaca pembangunan fundamental: bagaimana kebijakan sosial, penguatan ekonomi lokal, dan konektivitas wilayah dapat diarahkan pada tujuan yang saling mendukung.
Gagasan pembangunan fundamental pada akhirnya akan diuji oleh pelaksanaan. Program yang dirancang dengan tujuan baik tetap membutuhkan pengawasan, koordinasi, dan evaluasi agar benar-benar memberikan hasil.
MBG perlu diukur melalui kualitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap pemenuhan gizi. Sekolah Rakyat perlu dinilai dari mutu pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pembangunan kampung nelayan harus memperlihatkan manfaat bagi penghidupan masyarakat pesisir. Sementara itu, reaktivasi kereta api perlu dinilai dari kualitas layanan, keselamatan, keberlanjutan operasional, dan manfaat ekonominya.
Ukuran tersebut penting agar keberhasilan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau jumlah fasilitas yang dibangun.
Publik perlu mengetahui perubahan apa yang benar-benar terjadi setelah program dijalankan. Apakah kualitas layanan meningkat? Apakah kesempatan ekonomi bertambah? Apakah kelompok masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki akses yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mengurangi arti sebuah kebijakan, melainkan untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai.
Pemerataan ekonomi juga membutuhkan konsistensi. Satu program tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan ketimpangan. Diperlukan kesinambungan kebijakan, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat.
Dengan pendekatan seperti itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi urusan angka nasional, tetapi juga berkaitan dengan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.
Pertumbuhan yang kuat, manfaat yang lebih luas
Pernyataan Donny Oskaria di Kayutanam mengajak kita melihat pertumbuhan ekonomi dari dua sisi sekaligus: kekuatan fondasinya dan luasnya manfaat yang dihasilkan.
Fondasi ekonomi yang kuat membutuhkan manusia yang berkualitas, pendidikan yang membuka kesempatan, usaha produktif yang berkembang, dan infrastruktur yang mendukung pergerakan barang serta manusia. Sementara itu, pemerataan membutuhkan kebijakan yang memastikan semakin banyak masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan.
Dalam kerangka tersebut, MBG, Sekolah Rakyat, dan pembangunan kampung nelayan dapat dibaca sebagai bagian dari agenda yang menyentuh kebutuhan dasar, kesempatan sosial, dan penghidupan masyarakat. Reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat memberikan contoh bagaimana konektivitas dapat melengkapi upaya tersebut.
Tentu, keberhasilan semua program itu tidak dapat diasumsikan sejak awal. Hasilnya bergantung pada kualitas pelaksanaan, tata kelola, ketepatan sasaran, dan kemampuan pemerintah mengukur dampaknya secara terbuka.
Namun, arah pemikirannya jelas: pembangunan harus dinilai bukan hanya dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa kuat fondasi yang dibangun dan seberapa luas masyarakat memperoleh manfaat.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan semata-mata mengejar pertumbuhan yang tinggi. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut memiliki dasar produktif yang kokoh, mampu bertahan dalam jangka panjang, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebab, ekonomi yang fundamental bukan hanya ekonomi yang tumbuh hari ini. Ia adalah ekonomi yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang, menciptakan nilai tambah, dan memperluas kesejahteraan dari generasi ke generasi.
Dan sebagaimana ditekankan Donny Oskaria dalam pernyataannya, pertumbuhan itu tidak seharusnya hanya dinikmati segelintir orang. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana pembangunan mampu memperkuat fondasi bangsa sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. (wartawan utama)
