Oleh: Reviandi
Ada masa ketika pembangunan sebuah daerah berjalan lambat bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena membutuhkan dorongan kuat agar perhatian dan sumber daya pemerintah pusat benar-benar sampai ke daerah. Sumatera Barat (Sumbar) memiliki potensi besar di sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, potensi itu membutuhkan dukungan infrastruktur, konektivitas, dan kebijakan yang tepat agar berkembang lebih optimal.
Dalam konteks itulah, aktivitas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pada 26–28 Oktober 2026 menarik untuk dicermati. Dalam tiga hari, agenda pembangunan berlangsung padat. Mulai dari pra-sosialisasi Tol Sicincin–Bukittinggi di Padang Pariaman dan Tanah Datar, pencanangan reaktivasi jalur kereta api di Kayu Tanam, peninjauan pembangunan Stadion Haji Agus Salim dan Flyover Sitinjau Lauik, hingga pembahasan penataan kawasan Pelabuhan Muaro Padang. Pada 28 Oktober, Andre juga meninjau rencana pembangunan ulang Pasar Serikat Batusangkar.
Rangkaian tersebut memperlihatkan luasnya agenda pembangunan yang sedang diperjuangkan. Bagi Andre, kebutuhan Sumbar bukan hanya satu proyek atau satu wilayah. Tantangannya adalah memperkuat konektivitas, memperlancar pergerakan manusia dan barang, meningkatkan kualitas fasilitas publik, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Tentu, padatnya agenda belum otomatis menjamin keberhasilan. Setiap proyek membutuhkan perencanaan matang, kepastian pembiayaan, pelaksanaan berkualitas, dan pengawasan berkelanjutan. Namun, upaya membawa kebutuhan daerah ke meja koordinasi pemerintah pusat serta mempertemukan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting agar rencana pembangunan bergerak menuju pelaksanaan.
Salah satu agenda yang menonjol adalah pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Ruas sepanjang sekitar 40,8 kilometer ini merupakan bagian dari pengembangan Tol Padang–Pekanbaru, yang melanjutkan konektivitas dari ruas Padang–Sicincin. Dengan perkiraan biaya konstruksi Rp29 triliun di luar pengadaan tanah, pembangunan ditargetkan mulai pada Januari 2027.
Bagi Sumbar, jalan tol tersebut bukan sekadar jalur bebas hambatan. Konektivitas yang lebih baik diharapkan memperlancar perjalanan, distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan arus wisatawan. Hubungan antardaerah yang semakin efisien juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru.
Dalam pra-sosialisasi di Padang Pariaman pada 26 Oktober dan Panyalaian, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada 28 Oktober, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting pembahasan. Trase jalan, lahan pertanian, irigasi, akses antarnagari, dan fasilitas umum harus diperhatikan sejak awal. Andre menekankan pentingnya proses pengadaan tanah yang transparan dan ganti kerugian sesuai ketentuan. Percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat.
Perjuangan konektivitas berlanjut melalui pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Kayu Tanam pada 27 Oktober. Program ini membuka harapan untuk menghidupkan kembali jaringan rel yang berpotensi mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Rencana pengembangan jalur menuju sejumlah daerah di Sumbar menjadi peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi antarkawasan.
Namun, pencanangan hanyalah langkah awal. Tahapan teknis, pembiayaan, keselamatan, prioritas jalur, dan kelayakan operasional perlu dipastikan. Masyarakat menantikan kepastian bahwa rencana tersebut akan berlanjut menjadi layanan transportasi yang berfungsi dan memberikan manfaat nyata. Di sinilah koordinasi antara pemerintah, PT KAI, BUMN terkait, dan pemerintah daerah memegang peranan penting.
Perhatian terhadap pembangunan Sumbar juga terlihat saat Andre bersama Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, meninjau sejumlah proyek strategis pada 27 Oktober. Agenda tersebut mencakup pembangunan kembali Stadion Haji Agus Salim, Flyover Sitinjau Lauik, serta penataan kawasan Pelabuhan Muaro dan Batang Arau.
Stadion Haji Agus Salim memiliki arti penting bagi olahraga dan identitas masyarakat Sumbar. Flyover Sitinjau Lauik berkaitan dengan keselamatan serta kelancaran jalur utama menuju dataran tinggi. Sementara itu, pembenahan pelabuhan dan kawasan kota tua dapat membuka peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pariwisata. Masing-masing proyek membutuhkan standar kualitas, pengelolaan, dan keberlanjutan yang jelas.
Pada 28 Oktober, perhatian berlanjut ke Pasar Serikat Batusangkar. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp60 miliar untuk pembangunan ulang pasar tersebut, dengan target penyelesaian pada akhir 2027. Pasar merupakan ruang ekonomi masyarakat yang menyangkut kehidupan pedagang kecil dan konsumen. Karena itu, pembangunan kembali harus menghasilkan tempat berdagang yang lebih layak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi setempat.
Apresiasi dari sejumlah pemangku kepentingan terhadap upaya Andre juga menjadi bagian dari rangkaian pembangunan ini. Dony Oskaria terlibat langsung dalam peninjauan proyek strategis, sementara jajaran PT KAI berperan dalam agenda reaktivasi rel. Dalam pembahasan tol, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro juga terlibat dalam dialog mengenai persiapan proyek dan aspirasi masyarakat.
Dukungan lintas lembaga penting karena pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Wakil rakyat dapat menyuarakan kebutuhan daerah dan membangun komunikasi; pemerintah menetapkan kebijakan serta dukungan anggaran; BUMN menjalankan tugas sesuai mandat; pemerintah daerah memahami kebutuhan setempat; dan masyarakat berhak memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Andre memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Peran tersebut menuntut konsistensi, mulai dari menyampaikan aspirasi, mendorong koordinasi, hingga memastikan persoalan yang muncul mendapat tindak lanjut.
Di sisi lain, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya agenda, peninjauan, atau besarnya nilai investasi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan proyek, jadwal pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan kendala di lapangan. Jalan harus dibangun dengan aman dan berkualitas, jalur kereta harus memiliki kepastian operasional, sedangkan stadion, pasar, dan fasilitas publik lainnya harus berfungsi sesuai tujuan.
Semangat membara membangun Sumbar juga harus melampaui batas administratif. Infrastruktur yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota dapat memberi manfaat lebih luas bagi perdagangan, pertanian, pariwisata, dan mobilitas masyarakat. Karena itu, setiap proyek perlu dirancang sebagai bagian dari pembangunan daerah yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri.
Rangkaian kegiatan pada 26–28 Oktober memperlihatkan upaya Andre Rosiade mendorong beragam agenda pembangunan melalui dialog, koordinasi, dan peninjauan lapangan. Upaya itu layak dicermati, sekaligus perlu diikuti pengawasan agar rencana yang diperjuangkan benar-benar terlaksana.
Pada akhirnya, Sumbar membutuhkan semangat besar yang disertai ketekunan dan tanggung jawab. Perjuangan membuka jalan bagi pembangunan, tetapi hasilnyalah yang menentukan manfaat bagi masyarakat. Perjalanan yang lebih lancar, transportasi yang terhubung, pasar yang layak, dan fasilitas publik yang berkualitas merupakan perubahan yang dinantikan warga.
Di situlah makna sesungguhnya dari semangat Andre Rosiade membangun Sumbar: bukan hanya membawa kebutuhan daerah ke pusat kekuasaan, melainkan ikut mendorong lahirnya pembangunan yang berkualitas, adil, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Ranah Minang. (Wartawan Utama)
