Oleh: Reviandi
Bencana banjir bandang atau galodo yang melanda Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 bukan sekadar ujian alam, tetapi juga ujian kepemimpinan. Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga kepastian bahwa negara benar-benar hadir. Dua kali kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sumbar dalam waktu singkat menjadi pesan kuat: musibah ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja.
Kunjungan pertama pada 1 Desember 2025 dan kunjungan kedua pada 17–18 Desember 2025 menunjukkan pola kepemimpinan yang jarang terlihat. Presiden tidak berhenti pada empati simbolik, tetapi kembali datang untuk memastikan janji-janji negara mulai diwujudkan di lapangan. Dari posko pengungsian, pembangunan hunian sementara, hingga infrastruktur vital, Prabowo memilih melihat dengan mata kepala sendiri.
Langkah Presiden yang langsung menggelar rapat terbatas setibanya di Sumbar menegaskan satu hal penting: penanganan bencana ini berada dalam satu komando nasional. Tidak ada ruang untuk birokrasi lamban atau saling lempar tanggung jawab. Instruksi jelas diberikan, tenggat ditetapkan, dan progres harus terukur.
Peninjauan menggunakan helikopter ke Palembayan, Padang Pariaman, hingga Lembah Anai bukan sekadar agenda protokoler. Di lapangan, Presiden memastikan pembangunan hunian sementara berjalan, jembatan darurat terpasang, dan jalan nasional kembali berfungsi. Bahkan, Presiden menetapkan target satu bulan agar warga tidak lagi tinggal di tenda—sebuah standar yang mencerminkan rasa urgensi terhadap martabat korban bencana.
Di titik inilah makna “negara hadir” menjadi nyata. Presiden tidak hanya berdialog dengan pejabat, tetapi juga menyapa pengungsi, bercengkerama dengan anak-anak di posko trauma healing, hingga mencicipi makanan dapur umum. Pesan yang dibawa sederhana namun kuat: korban tidak sendiri, dan pemulihan adalah urusan bersama.
Keseriusan ini juga terlihat dari keputusan anggaran. Pemerintah pusat menyiapkan Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pascagalodo. Angka ini bukan retorika, melainkan komitmen fiskal yang menunjukkan bahwa pemulihan Sumbar ditempatkan sebagai prioritas nasional.
Namun, kepemimpinan presiden membutuhkan pengawalan agar tidak berhenti di tataran kebijakan. Di sinilah peran Andre Rosiade menjadi signifikan. Tidak hanya mendampingi Presiden di lapangan, Andre bergerak cepat di Jakarta dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum untuk mengunci anggaran Rp1,2 triliun perbaikan 20 ruas jalan provinsi melalui APBN.
Langkah tersebut memperlihatkan kesinambungan antara visi presiden dan kerja politik di parlemen. Arahan Presiden diterjemahkan menjadi keputusan anggaran, lalu dieksekusi oleh kementerian teknis. Respons singkat Menteri PU—“Oke, siap. Kita eksekusi”—menjadi simbol keselarasan komando pemerintahan.
Perbaikan jalan-jalan strategis itu bukan sekadar proyek infrastruktur. Jalan adalah urat nadi pemulihan ekonomi, jalur distribusi bantuan, serta penghubung kehidupan sosial masyarakat Sumbar pascabencana. Tanpa akses yang pulih, pemulihan hanya akan menjadi wacana.
Apa yang terjadi di Sumbar memperlihatkan model kepemimpinan krisis yang jelas: presiden turun langsung, negara hadir cepat, anggaran dikunci, dan eksekusi dikawal. Dalam konteks politik nasional, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Prabowo tidak berhenti pada simbol kekuasaan, tetapi bergerak pada tanggung jawab konkret.
Galodo telah meninggalkan luka, tetapi juga menghadirkan pelajaran penting. Ketika negara benar-benar hadir, bencana tidak harus berujung pada keputusasaan berkepanjangan. Sumatera Barat kini tidak hanya sedang membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga memulihkan harapan.
Dan dari Ranah Minang, pesan itu terasa jelas: di tengah musibah, kepemimpinan diuji bukan dari pidato, melainkan dari keberanian turun ke lumpur dan memastikan rakyat bangkit bersama negara. (*)
