Jadwal Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pilpres (Pilpres) sudah disepakati dan ditetapkan 14 Februari 2024. Sistemnya pun tetap terbuka dan para Caleg sudah tak was-was lagi. Namun, bagi para kepala daerah incumbent, utamanya yang memenangi Pilkada serentak 2020, mereka juga sudah terdesak mempersiapkan diri jelang Pilkada serentak 2024.

Secara aturan, para pejabat yang kebanyakan dilantik 2021 itu, harus mengakhiri masa jabatan mereka lebih cepat. Ada yang bahkan Hany 3,5 tahun saja. Karena pelaksanaanPilkada 2024 diselenggarakan serentak pada Rabu 27 November 2024. Terima tak terima, meski saat ini juga sedang dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat masa itu habis, pejabat daerah ini harus gulung tikar dan berjuang lagi.

Jadwal pemungutan suara serentak nasional tersebut adalah untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan wakil Wali Kota. Di Sumbar pun, Gubernur dan belasan kepala daerah juga akan terbagi pikiran mereka saat Pileg dan Pilpres. Apalagi mereka yang berposisi sebagai ketua atau pengurus partai politik (Parpol). Kalau Pilkada tak “diurus” bisa-bisa calon lain sudah mengamankan panggung.

Bagi Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Pileg dan Pilpres harus mereka maksimalkan juga. Mahyeldi adalah Ketua DPW PKS Sumbar, sementara Audy Ketua DPP PPP. Kalau suara partai mereka anjlok 2024, tentu akan mempersulit peluang mereka menghadapi Pilgub 2024. Terlepas masih satu paket atau pisah bagi tokoh beda generasi ini.

Selain itu, para kepala daerah di Kota dan Kabupaten juga akan membagi fokus mereka antara Pileg dan Pilkada. Seperti Bupati Solok Selatan Khairunas yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumbar. Terpuruknya Golkar 2019 lalu jadi pekerjaan rumah bagi Khairunas. Tentu penguatan kursi di DPRD Sumbar dan tetap menguasai DPRD Solsel akan jadi fokusnya. Sembari memastikan tidak ada lawan yang terlalu kuat pada Pilkada Solsel.

Wali Kota Padang Hendri Septa lebih “apes” lagi. Meski seharusnya habis masa jabatan Mei 2024, dia harus mengakhiri jabatannya pada 31 Desember 2023. Karena ada aturan yang menyatakan demikian, untuk kepala daerah yang mengikuti Pilkada sebelum 2020. Hendri tentu akan fokus memenangkan PAN Padang karena dia ketua DPD PAN. Hendri harus juga memastikan dirinya sebagai “incumbent” kuat Pilkada, meski satu tahun off memerintah.

Selain Hendri, ada juga kepala daerah yang punya jeda cukup lama. Seperti Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sumbar. Saat ini, Fadly akan fokus memenangkan partainya, karena masa jabatannya akan habis Oktober 2023 ini. Jika kembali maju Pilkada Padangpanjang, tentu akan cukup lama Fadly keluar dari pemerintah. Targetnya pun sekarang kabarnya menjadi Wali Kota Padang atau Wakil Gubernur Sumbar.

Wali Kota Pariaman Genius Umar juga akan berhenti Oktober 2023. Dia pernah menjadi calon Wakil Gubernur Sumbar 2020 mendampingi Fakhrizal. Tapi untuk 2024 kabarnya akan kembali menjemput periode keduanya menjadi Wako Piaman. Genius juga tak terdengar menjadi pimpinan partai politik di tingkat kota atau Provinsi. Tapi, jeda yang cukup lama tentu membuat Genius harus merapat ke parpol atau “kampanye” terus, meski tahapan Pilkada belum dimulai.

Sementara Wali Kota Sawahlunto Deri Asta tak bisa tinggal diam saja saat Pileg dan Pilpres. Sebagai Ketua DPD PAN Kota Sawahlunto, target merebut ketua DPRD dari PKPI sangat nyata. Apalagi infonya, PKPI tak lagi jadi peserta Pemilu 2024. Sejak gagal verifikasi di KPU, PKPI sepertinya pasrah dan tak mengurus kepesertaannya lagi. Deri Asta juga harus mengintai siapa yang akan menjadi rivalnya 2024. Fokus terbelah adalah tantangan lain kepala daerah.

Selain kepala daerah satu periode yang “off” sampai setahun jelang Pilkada berikut, ada juga yang tetap menjabat saat Pileg dan Pilpres, sembari menanti jadwal Pilkada. Mereka adalah Bupati Padangpariaman Suhatri Bur yang juga Ketua DPD PAN Padangpariaman. Bupati Agam Andri Warman, Ketua PAN Agam, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi,Bupati Sijunjung Benny Dwifa yang juga Ketua Golkar Sijunjung dan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi juga Ketua DPD PAN Pasbar.

Selain para kepala daerah yang menjadi ketua partai, juga ada yang sekadar menjadi kader partai. Seperti Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dari Partai Golkar, Bupati Tanahdatar Eka Putra dari Partai Demokrat, Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rusma Yul Anwar dari PDI Perjuangan dan Bupati Solok Epyardi Asda, politisi DPP PAN.

Sementara ada empat kepala daerah yang sudah menyelesaikan dua periode mereka dan akan terus berkarir di politik atau memilih pensiun. Seperti Bupati Pasaman Benny Utama yang disebut-sebut akan maju menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 2 dari Partai Golkar. Tapi, sampai DCS (daftar caleg sementara) kemarin, nama Benny belum didaftarkan partainya ke KPU.

Berbeda dengan mantan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang sudah terang-terangan menyatakan maju ke DPR RI dari PKS di Dapil 2. Sudah banyak baliho Riza yang terlihat di kawasan Limapuluh Kota dan Payakumbuh. Dia akan menantang incumbent Nevi Zuairina yang merupakan istri mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Riza pernah menjadi anggota DPD RI pada 2009 sebelum maju Pilwako Payakumbuh 2012.

Meski masih tergolong muda, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga sudah dua periode. Dia juga tak terlihat maju sebagai calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Kemungkinan besar, Sutan Riska akan maju dalam Pilgub Sumbar 2024 menantang atau berpasangan dengan Mahyeldi. Tentu syaratnya berat, Sutan harus membuat PDIP punya bergaining yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya di tingkat Sumbar. Sutan adalah bendahara DPD PDIP Sumbar.

Wali Kota Solok Zul Elfion saat ini menjadi politisi Partai NasDem. Dia adalah kerabat dekatnya Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang pernah menjadi Ketua DPW NasDem Sumbar. Setelah dua periode menjadi Wako Solok, Zul diperkirakan sedang menghitung-hitung kemungkinan maju menjadi Cagub atau Cawagub Sumbar. Dia tentu tak ingin “melangkahi” Ketua NasDem Sumbar Fadly Amran. Jadi, kemana Buya Zul akan bergerak masih jadi misteri.

Apapun langkah yang akan diambil para kepala daerah ini, diharapkan mereka tetap fokus melayani rakyat. Melaksanakan pembangunan yang telah dijanjikan saat kampanye dan tertuang dalam rencana kerja jangka pendek atau panjang. Jangan sampai karena sibuk mengintai Pilkada berikut, rakyat teraniaya.

Karena pimpinan yang tak lagi peduli dengan rakyat, baiknya tidak jadi pemimpin lagi. Mundur saja. Seperti kata penjelajah dunia asal Prancis, Napoleon Bonaparte, “Seorang pemimpin adalah penyalur harapan.” Bukan orang yang hanya mengejar harapan pribadinya saja, tapi rakyat yang dipimpinnya. (Wartawan Utama)