Agam Pecah Kongsi

Andri Warman dan Irwan Fikri

Oleh: Reviandi

Jauh sebelum Pilkada serentak nasional 2020 yang melibatkan 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, pasangan Andri Warman (AWR) dan Irwan Fikri sudah “dideklarasikan.” Bahkan, koalisi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat seperti sudah disepakati mengusung pasangan itu. Mungkin pasangan ini muncul tak lama setelah Andri Warman dilantik jadi anggota DPRD Sumbar Agustus 2019.

Hampir di setiap nagari di Agam hari itu, poster dan baliho AWR-Irwan  terpasang dengan jelasnya. Keduanya memakai baju biru, karena sama-sama mewakili partai yang berwarna biru. Di berbagai kesempatan, keduanya juga tak canggung menyatakan maju dan AWR pun mundur dari DPRD Sumbar sebagai konsekwensi keikutsertaannya dalam Pilkada.

Dari sejumlah sumber diketahui, pasangan yang dianggap mewakili Agam Timur dan Agam Barat itu sudah berencana maju saat keduanya mengikuti Pemilu 2009 menuju kursi DPRD Sumbar. Sayang, Irwan Fikri tak lolos, karena kalah dari dua kader Demokrat lainnya, Ismet Amzis dan Nofrizon. Kedua tokoh Sumbar ini tak ragu sedikitpun untuk menapak Pilkada Agam yang tak lagi diikuti Indra Catri yang sudah dua periode dan maju sebagai calon wakil Gubernur.

Pasangan ini juga tidak takut dengan incumbent wakil Bupati Trinda Farhan Satria yang menggandeng M Kasni. Hasilnya memang terlihat, AWR-Irwan menang cukup telak dengan mendapatkan 59.869 suara atau 32 persen, mengalahkan Trinda-Kasni yang hanya mendapatkan 44.700 suara (24,14 persen). Bahkan, Trinda juga kalah dari Ketua PPP Sumbar Hariadi yang menggandeng Novi Hendri yang mendapatkan 46.792 suara (25,27 persen).

Setelah Pilkada selesai, sebelum dilantik 26 Februari 2021, isu keretakan hubungan keduanya, bahkan sudah pecah kongsi mulai terkuak. Isu itu juga beredar di grup-grup WhatsApp (WA) perantau Agam. Ada yang menyayangkan dan menyesal mendukung pasangan ini, karena baru terpilih saja sudah tak harmonis. Bagaimana akan mengarungi pemerintahan sampai 2024.

Namun, di berbagai kesempatan saat syukuran kemenangannya, Andri Warman selalu membantah isu itu. Dia mengaku tetap mesra meski diterpa isu sudah pecah kongsi sebelum pelatikan. Dia memastikan, apapun isu yang beredar sekaitan mereka pecah kongsi itu tidak benar.

AWR menegaskan, dia sudah menjalin keakraban dan komunikasi dengan Irwan Fikri semenjak Pilkada 2015. Saat itu, Irwan Fikri kalah melawan Indra Catri. Sementara AWR sebagai ketua DPD PAN Agam memberikan dukungan kepada pasangan Irwan Fikri-Chairunnas bersama Demokrat dan Hanura. Indra Catri-Trinda didukung Gerindra-PKS. AWR menegaskan saat itu, dia sudah dekat dengan Irwan bukan sejak 2020 saja.

Kini, tiba-tiba terdengar kabar, Irwan Fikri mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Agam karena berbagai hal. Salah satunya ketidakcocokan dengan Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Surat pengunduran diri itupun beredar di media sejak sepekan terakhir. Dalam surat bertanda tangan 12 Mei 2023 itu, Irwan menujukannya kepada Ketua DPRD Agam Novi Irwan.

Dia menulis, setelah menjalani masa jabatan sebagai Wakil Bupati Agam sejak saat pelantikan sampai saat ini, dengan dinamika yang terjadi berkait dengan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati yang menurutnya cenderung tidak bagus dan berpotensi mengganggu roda pemerintahan dan merugikan masyarakat.

Maka Irwan Fikri menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati. Dia berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat berjalan baik tanpa kehadirannya. Irwan juga meminta maklum dari masyarakat Agam dan suratnya dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang. Kini, surat itu sudah disampaikan ke DPRD Agam dan pasti akan diproses.

Sebagai politisi, Irwan Fikrit tak berhenti sampai di sana. Dia cukup lama malang melintang di dunia perpolitikan di Sumbar. Bahkan, sebagai orang yang lahir di Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Irwan pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia juga menjadi ketua DPC PPP Padang waktu itu.

Karena kelihaiannya berpolitik, dari merangkul suara dan lobi, dia berjuang untuk menjadi wakil Bupati Agam yang ditinggalkan Umar karena kasus korupsi. Menang di pemilihan Wakil Bupati di DPRD Agam, Irwan Fikri dilantik Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 8 Februari 2013. Mendampingi Bupati Indra Catri mengisi sisa masa jabatan 2012–2015.

Mungkin, benih-benih pecah kongsi ini bisa saja berasal dari sini. Bersama Indra Catri pun, Irwan disebut kurang mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. Tak heran, pada Pilkada 2015 dia mencoba mengalahkan Indra Catri dalam Pilkada Agam. Sayang, Irwan kalah dan harus mengubah haluan ke DPRD Sumbar 2019 dan kalah lagi.

Pernyataan mundur Irwan yang disebutnya karena kurang harmonis dengan Bupati itu mungkin tidak sebenuhnya benar. Irwan dipastikan telah didaftarkan oleh Partai Demokrat sebagai bacaleg DPRD Sumbar 2024 dari daerah pemilihan Sumbar 3 yang terdiri dari Agam dan Bukittinggi. Tempat yang sama yang dia coba 2019.

Artinya, proses mundurnya Irwan Fikri bukan mendadak, tapi sudah didiskusikan dengan partainya. Apalagi, salah satu incumbent di Dapil itu, Nofrizaon disebut-sebut pindah partai dan maju ke DPR RI. Peluang Irwan tentu lebih besar ke DPRD Sumbar, karena sudah berkeliling Agam sejak dilantik jadi Wakil Bupati. Lawan beratnya hanya Ismet, mantan Wali Kota Bukittinggi yang menjadi pemilik suara DPRD Sumbar terbanyak 2019.

Lalu apa yang terjadi setelah Irwan mundur, apakah Agam akan timpang? Mungkin saja tidak. Dari apa yang disampaikan Irwan itu tergambar bahwa selama menjadi Wali Bupati dia tidak bisa berbuat banyak. Basaha sebagai ban serap atau sejenisnya itu memang benar. Tak banyak yang bisa dibuat wakil kepala daerah, kalau kepala daerah tak memberikan mandat apa-apa. Mungkin hanya untuk menggantikan gunting pita dan sejenisnya saja, itupun kalau diberi.

Mungkin ada bagusnya kemunduran Irwan Fikri ini untuk Kabupaten Agam. Jangan sampai seperti yang terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah 2018.  Bupati Tolitoli M Saleh Bantilan dan wakilnya, Abdul Rahman bertengkar hebat saat pelantikan pejabat. Abdul marah-marah dengan merobek SK pelantikan dan melempar gelas. Tak terima dengan sikap Abdul, Saleh melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tolitoli.

Sengaja diambil contoh agak jauh, karena di Sumbar peristiwa pertengkaran kepala daerah dan wakil kepala daerah baru sekadar perang dingin. Kalaupun ada rebut-ribut, belum bertemu keduanya. Paling kuat ya bertarung pada Pilkada berikut, itupun kalau kepala daerah baru satu periode. Ada yang menang, tapi banyak wakil yang kalah dan gagal naik kelas.

Apapun yang terjadi dengan AWR-Irwan atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain di Sumbar, janganlah mengorbankan rakyat. Rakyat yang tiap Pemilu dan Pilkada dijanjikan ini itu, tapi saat menjabat malah pecah kongsi. Kepala daerah berbuat sesukanya, dan wakil pun demikian. Entah apa yang akan didapat masyarakat jika pemimpinnya saja “parang ladiang.” Jangankan membangun, untuk kegiatan rutin saja akan susah.

Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah berujar, “Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barangsiapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, Sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan.” Ini bisa jadi renungan siapa saja yang merasa layak menjadi pemimpin dan berniat maju dalam Pileg, Pilkada sampai Pilpres. (Wartawan Utama)