Prabowo, Presiden yang Mencintai Sumbar Sepenuh Hati

Oleh: Reviandi

Ada hubungan yang tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan angka. Ada kedekatan yang tumbuh dari sejarah, pengalaman, ingatan, dan rasa memiliki. Mungkin itulah cara paling sederhana untuk memahami hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sumatera Barat.

Bagi Prabowo, Sumatera Barat bukan sekadar salah satu provinsi di Indonesia. Tanah Minang memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidup dan sejarah keluarganya. Ia pernah mengungkapkan memiliki hubungan khusus dengan Tanah Minang dan rakyat Minangkabau. Ia juga pernah mengaku masih berutang budi kepada Tanah Minang. Kalimat tentang “utang budi” itu menarik untuk direnungkan hari ini, ketika ia tidak lagi berada di luar pemerintahan, melainkan memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seorang presiden tentu tidak bisa mengukur kecintaannya kepada sebuah daerah hanya melalui kunjungan, pidato, atau sapaan hangat. Pada akhirnya, rasa memiliki harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, ketika berbicara tentang hubungan Prabowo dengan Sumatera Barat, ukuran yang paling menarik bukan hanya apa yang pernah ia katakan tentang Ranah Minang, tetapi apa yang dilakukan pemerintahannya untuk daerah ini.

Ketika Rasa Memiliki Diterjemahkan Menjadi Pembangunan

Tahun 2026 menjadi penting dalam melihat hubungan tersebut. Sepanjang tahun ini, Sumatera Barat menyaksikan geliat pembangunan yang skalanya tidak kecil. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan dan pembangunan kembali Sumbar pascabencana, dengan angka yang mencapai sekitar Rp18,9 triliun untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pemulihan. Anggaran tersebut mencakup jalan, jembatan, irigasi, sistem penyediaan air minum, jaringan PDAM dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Angka sebesar itu tentu tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai uang yang seluruhnya sudah dibelanjakan. Sebagian merupakan program bertahap dan proyek multiyears. Namun, satu hal sulit dibantah: Sumatera Barat memperoleh perhatian pembangunan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Yang menarik, perhatian tersebut tidak berhenti pada membangun kembali apa yang rusak, tetapi mulai diarahkan untuk menyiapkan fondasi pembangunan Sumbar dalam jangka lebih panjang.

Lihat saja jalan dan jembatan. Alokasi pembangunan jalan dan jembatan Sumbar meningkat tajam pada 2026 dan mencapai sekitar Rp1,35 triliun. Dana tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, penanganan longsor, rehabilitasi pascabencana, pembangunan dan penggantian jembatan, jembatan gantung, hingga program Inpres Jalan Daerah. Bagi masyarakat di nagari dan kabupaten, jalan bukan sekadar hamparan aspal dan jembatan bukan sekadar konstruksi beton, melainkan akses menuju sekolah, pasar, pusat kesehatan, sentra produksi dan berbagai kesempatan ekonomi.

Kemudian ada Flyover Sitinjau Lauik. Proyek yang selama bertahun-tahun menjadi pembicaraan itu kini bergerak dengan nilai sekitar Rp2,79 triliun melalui skema KPBU. Proses pembebasan lahan terus didorong dan pekerjaan fisik mulai bergerak. Bagi Sumbar, proyek ini bukan hanya soal membangun jalan layang, tetapi juga menjawab persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada salah satu jalur penting yang selama ini kerap menghadapi persoalan kemacetan dan kondisi geografis.

Setelah itu ada proyek yang jauh lebih besar, yakni Tol Sicincin–Bukittinggi. Nilai kebutuhan pembangunannya diperkirakan mencapai sekitar Rp25 triliun lebih. Jalan tol ini bukan hanya tentang memperpendek waktu perjalanan, tetapi menyangkut masa depan konektivitas Sumatera Barat. Padang dengan Padang Pariaman, Padang Panjang dengan Bukittinggi, kawasan produksi dengan pusat perdagangan, serta pariwisata dengan akses transportasi yang lebih baik akan terhubung dalam sebuah jaringan yang lebih efisien.

Baca Juga  Pemilih Muda Kunci 2024

Kondisi geografis Sumbar yang berbukit dan memiliki banyak kawasan rawan tentu membuat pembangunan jalan tidak sederhana. Karena itu, rencana pembangunan terowongan dan berbagai konstruksi khusus dalam proyek tersebut menunjukkan bahwa persoalan geografis tidak lagi boleh menjadi alasan untuk membiarkan Sumbar tertinggal dari daerah lain. Infrastruktur harus menyesuaikan dengan karakter daerah, bukan sebaliknya masyarakat yang terus dipaksa menyesuaikan diri dengan keterbatasan infrastruktur.

Kalau jalan tol adalah masa depan jalan raya, ada satu kabar lain yang membawa Sumatera Barat kembali kepada sejarahnya: reaktivasi jalur kereta api. Pemerintah mencanangkan reaktivasi perkeretaapian Sumbar dengan nilai sekitar Rp11 triliun. Jalur-jalur lama yang dahulu pernah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi Ranah Minang kembali dibicarakan sebagai bagian dari masa depan transportasi Sumbar.

Di titik ini, mulai terlihat sebuah pola pembangunan yang lebih besar. Prabowo tidak hanya membangun satu proyek, tetapi sedang mendorong konektivitas Sumatera Barat melalui berbagai moda transportasi. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun, flyover dikerjakan, tol disiapkan, dan kereta api hendak dihidupkan kembali. Pada saat yang sama, air bersih diperkuat, irigasi dibenahi, sungai dan kawasan rawan bencana ditangani, sehingga pembangunan tidak berdiri sebagai proyek yang terpisah-pisah.

Dari Utang Budi Menjadi Utang Pembangunan

Pola tersebut penting karena Sumatera Barat sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Yang selama ini menjadi persoalan adalah bagaimana potensi itu dihubungkan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar. Pertanian membutuhkan jalan dan irigasi, pariwisata membutuhkan akses, pelaku UMKM membutuhkan pasar, kawasan produksi membutuhkan logistik, sementara masyarakat membutuhkan air bersih dan perlindungan dari ancaman bencana.

Karena itu, pembangunan infrastruktur sesungguhnya bukan sekadar membangun benda mati. Jalan, jembatan, irigasi, bendungan, jaringan air dan jalur kereta api pada akhirnya adalah investasi untuk menghidupkan aktivitas manusia. Infrastruktur yang baik akan memperpendek jarak, mengurangi biaya, mempercepat distribusi, membuka pasar dan menciptakan ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di sinilah arti kecintaan Prabowo kepada Sumatera Barat dapat dipahami secara lebih dewasa. Bukan sekadar karena ia pernah datang ke Ranah Minang, bukan semata-mata karena masyarakat Sumbar pernah memberikan dukungan politik kepadanya, dan bukan pula hanya karena ia memiliki hubungan sejarah dengan Tanah Minang. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah menjadi Presiden, hubungan emosional tersebut mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan.

Pembangunan itu pun tidak hanya berorientasi ke kota-kota besar. Ada jalan daerah, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, pembangunan kembali kawasan terdampak bencana, dukungan terhadap pertanian, pembangunan sekolah dan penguatan air bersih. Semuanya menunjukkan bahwa pembangunan Sumbar tidak boleh berhenti pada proyek yang terlihat megah dari jalan utama, tetapi harus menjangkau masyarakat yang hidup jauh dari pusat kota.

Baca Juga  Prabowo, Galodo, dan Hadirnya Negara di Ranah Minang

Ukuran pembangunan pada akhirnya sederhana. Apakah petani bisa membawa hasil panennya lebih cepat? Apakah anak sekolah bisa melewati jalan yang lebih baik? Apakah masyarakat tidak lagi terlalu cemas ketika hujan deras datang? Apakah air bersih tersedia? Apakah pelaku usaha dapat mengirim barang dengan biaya lebih rendah? Apakah wisatawan dapat datang dengan lebih mudah? Dan yang paling penting, apakah pembangunan tersebut menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi generasi muda Sumatera Barat?

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo masih panjang. Kita tidak boleh menjadikan anggaran sebagai ukuran keberhasilan akhir karena anggaran hanyalah awal. Proyek yang diumumkan juga baru awal, bahkan konstruksi yang dimulai pun belum merupakan garis akhir. Garis akhirnya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat setelah proyek selesai dan digunakan.

Jalan yang selesai harus membuat perjalanan lebih mudah. Jembatan yang selesai harus membuka akses. Tol yang selesai harus menggerakkan ekonomi. Kereta api yang kembali aktif harus membawa orang dan barang. Bendungan, sabo dam, irigasi dan pengendalian sungai harus membuat masyarakat lebih aman. Program pendidikan harus melahirkan manusia yang lebih berkualitas. Dengan ukuran seperti itu, kita tidak sedang memuja seorang presiden, melainkan sedang mengukur kerja seorang presiden.

Justru di situlah ungkapan tentang hubungan Prabowo dengan Sumatera Barat menemukan makna baru. Dulu ia pernah mengatakan berutang budi kepada Tanah Minang. Sekarang, sebagai Presiden Republik Indonesia, ia mempunyai kesempatan untuk membayar utang sejarah itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja. Sepanjang 2026, tanda-tandanya mulai terlihat dari jalan dan jembatan hingga tol, dari flyover hingga rencana reaktivasi kereta api, serta dari rehabilitasi pascabencana hingga irigasi dan air bersih.

Semua itu memang belum selesai. Namun, sebuah perjalanan tidak dinilai hanya dari apakah seseorang sudah sampai atau belum, melainkan juga dari arah yang dipilih dan kesungguhan untuk mencapai tujuan. Sumatera Barat hari ini sedang berada dalam perjalanan itu, dan 2026 dapat menjadi salah satu momentum ketika janji pembangunan mulai menemukan bentuknya dalam angka, proyek dan pekerjaan di lapangan.

Prabowo pernah mengatakan dirinya memiliki hubungan khusus dengan Tanah Minang. Ia juga pernah mengaku berutang budi kepada masyarakat Minangkabau. Kini sejarah memberinya kesempatan untuk membayar utang itu bukan dengan nostalgia dan bukan dengan pidato, tetapi dengan pembangunan yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Sebab pada akhirnya, cinta seorang pemimpin kepada sebuah daerah tidak diukur dari seberapa sering ia mengatakan bahwa daerah itu dekat di hatinya. Cinta itu diukur dari seberapa jauh ia memastikan rakyatnya mendapatkan jalan yang lebih baik, air yang lebih bersih, kehidupan yang lebih aman, ekonomi yang lebih bergerak, serta masa depan yang lebih terbuka.

Dan untuk Sumatera Barat, pekerjaan itu sedang berjalan. (Wartawan Utama)